Kritik Terhadap Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa Semarang Teriakkan 5 Tuntutan
DIREKTORIJATENG.ID- Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Tengah, yang terletak di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada hari Rabu, 25 Oktober 2023.
Tujuan dari unjuk rasa ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, selama periode sembilan tahun. Demonstrasi ini bertajuk 'Kegagalan Kepemimpinan Jokowi! Pemulihan Kedaulatan untuk Rakyat' dimulai pada pukul 14.30 WIB.
Seluruh peserta aksi masih berkumpul hingga pukul 17.00 WIB. Massa yang terlihat mengenakan beraneka almamater masing-masing kampusnya, beraksi membakaran ban, tabur bunga, dan membentangkan poster, spanduk maupun bendera oleh mahasiswa yang berusaha masuk ke Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: Pelajar SMA Menjadi Juara Duta GenRe Kabupaten Semarang Tahun 2023
Setelah negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan aparat kepolisian, pihak kepolisian memberikan izin kepada perwakilan mahasiswa untuk memasuki gedung. Namun, demonstran menginginkan agar seluruh mahasiswa dapat masuk dan berorasi di dalam gedung.
Ketika mahasiswa mencoba memaksa masuk, mereka dihalangi oleh aparat kepolisian, bahkan terjadi konfrontasi fisik antara mahasiswa dan polisi. Meskipun begitu, mahasiswa tetap melanjutkan orasi di luar Gedung DPRD Jawa Tengah.
Aksi ini dipimpin oleh koordinator lapangan dari Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Adha Ariq, yang berbicara di atas mobil podium. Pada kesempatan ini, ia mengulas kinerja Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun.
Baca juga: Antusiasme Santri Pagar Nusa Ikuti Upacara Hari Santri Nasional 2023
Kemarahan mahasiswa, seperti yang diungkapkan oleh Ariq, sebagian besar berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo dan putra sulung Jokowi, maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Selama aksi berlangsung, mahasiswa membawa spanduk dan poster dengan tulisan 'Mahkamah Keluarga'.
"Kami memahami bahwa putusan ini memiliki implikasi politik yang signifikan, terutama dalam konteks kedekatan antara Anwar Usman dan Jokowi. Itulah yang mendorong kemarahan besar kami," ungkap Ariq pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Di samping itu, mereka juga menyampaikan serangkaian tuntutan. Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berpendapat bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan diperbarui menjelang akhir masa jabatan Jokowi. Oleh karena itu, mereka berharap aksi ini akan menjadi dasar evaluasi bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden 2024.
Baca juga: Aksi Mahasiswa Untuk Evaluasi Sembilan Tahun Kinerja Presiden Joko Widodo
"Fokus utama kami adalah reformasi aparatur penegak hukum, perbaikan sektor pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Hari ini, kami ingin menyampaikan tuntutan-tuntutan ini kepada DPRS agar mereka bisa meneruskannya ke pemerintah pusat," ungkapnya.
Lima Tuntutan
Selain tuntutan-tuntutan pokok tersebut, para demonstran juga menyuarakan lima tuntutan tambahan. Pertama, mereka menuntut reformasi dalam aparat penegak hukum dan pencabutan Undang-Undang yang dianggap bermasalah.
Kedua, mereka menyerukan untuk memastikan standar kehidupan yang layak, termasuk gaji yang layak dan penyediaan data nasional yang efisien guna meningkatkan efektivitas bantuan.
Ketiga, mereka menuntut pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Keempat, para mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik politisasi dalam dunia pendidikan. Mereka juga menyerukan pencabutan Undang-Undang Minerba dan melakukan reformasi agraria.
Sementara berkaitan dengan isu strategis di Jateng, pihaknya menginginkan permasalahan pembangunan dan krisis iklim direspon pemerintas secara serius.
“Masalah desa Wadas, Kendeng, lalu banjir, dan permasalahan lain di Jateng itu harapannya segera diselesaikan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam rangka penanganan aksi mahasiswa tersebut, pihak kepolisian telah mengimplementasikan pengalihan arus lalu lintas dengan menerapkan sistem contra flow di Jalan Pahlawan.
Belum ada Komentar untuk "Kritik Terhadap Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa Semarang Teriakkan 5 Tuntutan"
Posting Komentar